Dia juga menyambut baik sinergi dan kolaborasi antarstakeholder yang bertugas di Pelabuhan Muara Angke
Seperti Penyelenggara Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan, Pengelola Terminal Khusus/TUKS, hingga pihak-pihak yang berkegiatan di Pelabuhan.
Acara ini dihadiri perwakilan dari unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Ditjen Hubla yang berjumlah 302, yang terdiri atas enam unit kerja kantor pusat dan 296 unit pelaksana teknis (UPT).
Dia berharap, dengan adanya pelatihan ini dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
Dengan adanya aplikasi Sikendi, maka penataan Barang Milik Negara (BMN) dalam bentuk kendaraan dinas di lingkungan Ditjen Hubla, baik di kantor pusat maupun di UPT semakin tertib dan baik.
Selanjutnya, Lollan juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kinerja para tenaga PPNPN yang selama ini sudah melaksanakan tugas secara maksimal.
Lollan menambahkan, dengan adanya gedung kantor yang sekarang, sudah terbangun pelayanan kedatangan dan keberangkatan kapal dapat dilaksanakan dengan lebih maksimal.
Dengan demikian, adanya kegiatan serah terima ini dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan daerah.
Aplikasi pertama yang harus dipantau yaitu aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (Smart) Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
Penyusunan Laporan dan Pengendalian BMN Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dilaksanakan secara tatap muka selama 10 hari.
“Saya ucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Pemkab Kepulauan Meranti atas penyerahan hibah BMD ini, kiranya apa yang kita lakukan ke depan akan bermanfaat bagi masyarakat luas,” ucap Lollan.
Dia mengatakan, para penumpang yang naik dan turun didominasi oleh para wisatawan yang berkunjung ke Singapura dan Malaysia.
Pada tahun 2024, akan dilaksanakan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik
Tidak terdapat permasalahan yang mengakibatkan tidak terlayaninya kegiatan embarkasi maupun debarkasi penumpang hingga hari ini.
Pada perjanjian kerja sama ini, akan digunakan sebagai lokasi pembangunan Pelabuhan Tanjung Sidupa," ujarnya.
Komite mencatat dokumen ANF 29/5/3 yang diajukan oleh Negara Pesisir mengenai Program Kerja 2024
Selain penghargaan kepada PPID Pelaksana, penghargaan juga diberikan kepada PPID Pelaksana UPT di Lingkungan Kemenhub Tahun 2023 yang memenuhi dua indikator penilaian.
Ditjen Hubla juga telah berhasil dalam penyelesaian BMN berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan periode tahun 2021 sampai dengan semester I tahun 2023 telah mencapai 71,54%, dengan tindak lanjut pendefinitifan aset dan penghapusan.
Melewati uji emisi berarti membantu mengurangi emisi gas berbahaya yang keluar dari knalpot kendaraan bermotor.
"Juga sebagai langkah penyediaan infrastruktur untuk memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan serta meningkatkan pendapatan negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," jelas dia.
